Minggu, 04 Juli 2010


Departemen Luar Negeri akan membentuk panel penasihat yang terdiri dari akademisi dan ahli pada perlucutan senjata dan nonproliferasi nuklir untuk membantu merumuskan kebijakan diplomatik Jepang dalam upaya untuk mewujudkan dunia bebas nuklir, Menteri Luar Negeri Katsuya Okada setelah perwakilan dari kota-bom atom Hiroshima dan Nagasaki menuntut Jumat bahwa pemerintah Jepang rela menghentikan perundingan dengan India untuk menutup perjanjian kerjasama nuklir sipil, mengatakan langkah itu menghambat upaya internasional untuk menghapuskan senjata nuklir.

Walikota Hiroshima Tadatoshi Akiba dan Wakil Walikota Nagasaki Masanobu Chita menyerahkan petisi kepada Menteri Luar Negeri Katsuya Okada di kementerian di Tokyo, mendesak pemerintah pusat untuk''tulus mendengar suara-suara korban bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dan segera menghentikan negosiasi untuk sipil pakta nuklir serta berupaya untuk memperkuat Non-Proliferasi Nuklir rezim Perjanjian''Mereka berkata menandatangani perjanjian nuklir bilateral dengan India akan sama dengan menerima status India sebagai kekuatan nuklir


Panel lima anggota untuk bisa dipimpin oleh Kurosawa Mitsuru, profesor hukum internasional di Osaka Jogakuin College, akan mengadakan pertemuan pertama Selasa depan dan bertemu dua kali sebulan pada prinsipnya, ujar menteri. Okada mengatakan dalam konferensi pers ia mengharapkan panel akan memberikan pemerintah dengan rekomendasi berkaitan dengan jangka panjang perlucutan senjata nuklir Jepang dan kebijakan nonproliferasi yang akan menutup panggilan Tokyo untuk mengurangi peran senjata nuklir dan menarik non-penandatangan Nuclear Non-Proliferasi Perjanjian.

0 komentar:

Posting Komentar